Materi Integritas TWK SKD CPNS 2026
Memahami nilai antikorupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, nilai BerAKHLAK, disiplin dan netralitas ASN, keterbukaan informasi, serta cara melapor pelanggaran.
Apa yang diuji
Integritas adalah keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan, termasuk saat tidak ada yang mengawasi. Dalam TWK, integritas diuji melalui:
| Jenis soal | Fokus |
|---|---|
| Konsep | 9 nilai antikorupsi, arti gratifikasi, konflik kepentingan, nilai dasar ASN |
| Aturan dasar | Kewajiban melapor gratifikasi, jenis hukuman disiplin, larangan bagi ASN dalam politik praktis |
| Kasus | Memilih tindakan paling berintegritas saat ditawari hadiah, diminta “bantuan” atasan, atau melihat kecurangan |
Tidak seperti TKP yang memberi bobot 1–5, setiap soal TWK hanya punya satu jawaban benar (bernilai 5). Karena itu, pilih opsi yang paling sesuai aturan, bukan sekadar yang terdengar sopan.
Ingat
Rumus cepat soal kasus integritas: tolak yang melanggar, laporkan yang wajib dilaporkan, lakukan lewat jalur resmi.
Sembilan nilai antikorupsi
KPK merumuskan 9 nilai antikorupsi yang sering dikelompokkan menjadi tiga bagian:
| Kelompok | Nilai | Contoh perilaku |
|---|---|---|
| Inti | Jujur | Melaporkan hasil kerja apa adanya, tidak memanipulasi data |
| Inti | Disiplin | Taat jam kerja dan prosedur |
| Inti | Tanggung jawab | Menyelesaikan tugas dan mengakui kesalahan |
| Etos kerja | Kerja keras | Bersungguh-sungguh mencapai target dengan cara benar |
| Etos kerja | Sederhana | Hidup sesuai kemampuan, tidak pamer kemewahan |
| Etos kerja | Mandiri | Tidak bergantung pada orang lain atau “orang dalam” |
| Sikap | Adil | Memperlakukan orang secara setara sesuai haknya |
| Sikap | Berani | Berani menolak suap dan melaporkan pelanggaran |
| Sikap | Peduli | Peka terhadap kepentingan publik dan lingkungan kerja |
Tips
Jembatan keledai: “Jujur–Disiplin–Tanggung jawab” adalah inti; sisanya terbagi menjadi etos kerja (kerja keras, sederhana, mandiri) dan sikap (adil, berani, peduli).
Penyebab korupsi sering dijelaskan dari dua sisi: internal (sifat tamak, gaya hidup konsumtif, moral lemah) dan eksternal (sistem yang memberi celah, pengawasan lemah, budaya permisif). Pencegahan karena itu menyentuh dua sisi: pembinaan karakter dan perbaikan sistem, seperti layanan daring yang transparan dan pembatasan tatap muka dalam perizinan.
Gratifikasi dan konflik kepentingan
Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas: uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
| Situasi | Sikap yang benar |
|---|---|
| Ditawari hadiah oleh pihak yang sedang/akan dilayani | Tolak dengan sopan |
| Hadiah terlanjur diterima atau tidak bisa ditolak (misalnya dikirim ke rumah) | Laporkan melalui unit pengendalian gratifikasi instansi atau langsung ke KPK |
| Ragu apakah pemberian termasuk gratifikasi wajib lapor | Laporkan saja; penilaian dilakukan oleh KPK |
Rumus
Gratifikasi yang diterima wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima. Bila melapor melalui unit pengendalian gratifikasi (UPG) instansi, batasnya lebih pendek, yaitu 10 hari kerja, agar UPG sempat meneruskannya ke KPK. Bila dilaporkan tepat waktu, penerima dibebaskan dari ancaman pidana suap atas pemberian itu, dan KPK menetapkan apakah pemberian menjadi milik negara atau milik penerima.
Ada pengecualian tertentu yang diatur Peraturan KPK, misalnya pemberian dari keluarga yang tidak memiliki konflik kepentingan. Namun, untuk soal ujian, pemberian dari pihak yang berkaitan dengan tugas hampir selalu harus ditolak atau dilaporkan.
Konflik kepentingan
Konflik kepentingan adalah kondisi ketika pejabat memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenangnya, sehingga netralitas dan kualitas keputusan dapat terpengaruh. Contohnya:
- Menjadi anggota panitia seleksi ketika saudara kandung ikut mendaftar.
- Menilai proposal pengadaan dari perusahaan milik pasangan.
- Memakai informasi jabatan untuk keuntungan bisnis pribadi.
Langkah yang benar: mengungkapkan (deklarasi) konflik kepentingan kepada atasan, lalu mundur dari proses keputusan yang bersangkutan.
Jebakan
“Saya bisa tetap objektif” bukan alasan untuk tetap menilai. Konflik kepentingan menyangkut potensi pengaruh, bukan hanya bukti bahwa keputusan benar-benar berat sebelah.
BerAKHLAK, disiplin, netralitas, dan keterbukaan
Nilai dasar BerAKHLAK
Nilai dasar ASN BerAKHLAK diluncurkan pada 2021 dan kini ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
| Nilai | Makna | Contoh perilaku |
|---|---|---|
| Berorientasi Pelayanan | Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat | Ramah, cekatan, solutif |
| Akuntabel | Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan | Jujur, tidak menyalahgunakan kewenangan, cermat memakai anggaran |
| Kompeten | Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas | Mengikuti pelatihan, membantu rekan belajar |
| Harmonis | Saling peduli dan menghargai perbedaan | Membangun suasana kerja kondusif |
| Loyal | Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara | Setia pada Pancasila dan UUD 1945, menjaga rahasia jabatan |
| Adaptif | Terus berinovasi dan antusias menghadapi perubahan | Proaktif memakai cara kerja baru |
| Kolaboratif | Membangun kerja sama yang sinergis | Terbuka bekerja sama lintas unit |
Disiplin PNS
Disiplin PNS diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Tingkat hukumannya:
| Tingkat | Jenis hukuman |
|---|---|
| Ringan | Teguran lisan; teguran tertulis; pernyataan tidak puas secara tertulis |
| Sedang | Pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6, 9, atau 12 bulan |
| Berat | Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS |
Netralitas ASN
ASN tetap memiliki hak pilih, tetapi dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan dilarang memihak dalam kegiatan politik praktis. Pedoman netralitas memasukkan, misalnya, ikut kampanye, memasang atribut calon, atau menyukai dan membagikan unggahan kampanye di media sosial sebagai pelanggaran.
Keterbukaan informasi publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak warga memperoleh informasi publik. Setiap badan publik menunjuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Informasi dibagi menjadi informasi yang wajib diumumkan berkala, diumumkan serta-merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan (misalnya yang membahayakan pertahanan negara atau membuka rahasia pribadi). Sengketa informasi diselesaikan melalui Komisi Informasi.
Pelaporan pelanggaran (whistleblowing)
Pegawai yang mengetahui pelanggaran sebaiknya melapor melalui saluran pengaduan resmi instansi, aparat pengawas internal, atau KPK, dengan bukti awal yang memadai. Kerahasiaan identitas pelapor dijaga, dan saksi serta pelapor tindak pidana dapat memperoleh perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
Jebakan
Mengunggah tuduhan ke media sosial bukan whistleblowing yang tepat. Jalur resmi lebih melindungi pelapor dan lebih mungkin ditindaklanjuti.
Strategi menjawab
- Cari pelanggaran inti dalam kasus: hadiah dari pihak berkepentingan, kepentingan pribadi dalam keputusan, perintah melanggar aturan, atau keberpihakan politik.
- Urutkan respons: menolak → mengungkapkan/menghindari konflik → melaporkan lewat jalur resmi.
- Buang opsi “kompromi”: menerima lalu membagikan ke rekan, menerima asal tidak mengubah keputusan, atau mengembalikan diam-diam setelah lewat batas waktu.
- Bedakan menegur dan melapor: kesalahan kecil yang tidak disengaja cukup diingatkan; dugaan korupsi wajib dilaporkan.
- Hindari tindakan main hakim sendiri: menyebarkan tuduhan di media sosial atau menghadapi pelaku secara konfrontatif.
Tips
Pada soal integritas, jawaban benar biasanya tegas tetapi santun: menolak dengan baik, menjelaskan aturannya, dan tetap memberikan layanan sesuai prosedur.
Contoh soal Integritas dan pembahasan
Coba jawab dulu, baru buka pembahasannya.
Nilai antikorupsi yang tercermin dari sikap pegawai yang menolak memamerkan barang mewah dan hidup sesuai penghasilannya adalah ….
A. Mandiri
B. Sederhana
C. Adil
D. Berani
E. Peduli
Lihat jawaban & pembahasan ▾Sembunyikan ▴
Jawaban: B
- Kata kunci: hidup sesuai penghasilan dan tidak pamer.
- Itu definisi nilai sederhana (kelompok etos kerja).
- Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain; adil menyangkut perlakuan setara; berani menyangkut menolak dan melapor; peduli menyangkut kepekaan pada orang lain.
- Jawaban: B.
Setelah urusan izin usahanya selesai, seorang warga mengirim parsel berisi barang elektronik ke rumah petugas yang melayaninya. Petugas baru mengetahuinya saat pulang kerja. Tindakan paling tepat petugas tersebut adalah ….
A. Menyimpan parsel karena urusan izin sudah selesai
B. Membagikan isi parsel kepada rekan satu unit
C. Melaporkan penerimaan tersebut melalui unit pengendalian gratifikasi atau ke KPK dalam batas waktu yang ditentukan
D. Menjual barang dan menyumbangkan hasilnya
E. Menghubungi warga untuk meminta parsel diganti uang tunai
Lihat jawaban & pembahasan ▾Sembunyikan ▴
Jawaban: C
- Pemberian berasal dari pihak yang dilayani dan berhubungan dengan jabatan, jadi termasuk gratifikasi.
- Karena sudah terlanjur diterima, kewajibannya adalah melapor (paling lambat 30 hari kerja).
- Selesainya urusan tidak menghapus kaitan dengan jabatan (A keliru). Membagikan (B) atau menjual lalu menyumbang (D) tetap berarti menikmati atau mengelola gratifikasi tanpa lapor. E jelas pelanggaran.
- Jawaban: C.
Dimas ditunjuk sebagai anggota tim penilai lelang pengadaan. Ia lalu mengetahui salah satu peserta adalah perusahaan milik kakak iparnya. Dimas yakin tetap bisa menilai secara objektif. Langkah yang paling tepat adalah ….
A. Tetap menilai karena yakin objektif
B. Memberi nilai lebih rendah kepada perusahaan kakak iparnya agar tidak dicurigai
C. Menyampaikan hubungan tersebut kepada atasan dan mengundurkan diri dari penilaian lelang itu
D. Meminta kakak iparnya mundur dari lelang
E. Menilai bersama anggota lain tanpa memberi tahu siapa pun
Lihat jawaban & pembahasan ▾Sembunyikan ▴
Jawaban: C
- Ada konflik kepentingan: kepentingan keluarga berpotensi memengaruhi keputusan.
- Keyakinan pribadi untuk objektif tidak menghilangkan konflik (A dan E keliru).
- Sengaja menurunkan nilai (B) juga tidak objektif. Meminta kakak ipar mundur (D) membatasi hak peserta lelang dan tidak menyelesaikan masalah dari sisi Dimas.
- Prosedur yang benar: ungkapkan kepada atasan dan mundur dari proses.
- Jawaban: C.
Seorang ASN menemukan indikasi kuat bahwa atasannya menggelembungkan harga dalam laporan belanja. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip integritas adalah ….
A. Mengunggah dokumen ke media sosial agar viral
B. Diam saja karena takut mengganggu karier
C. Mengumpulkan bukti awal lalu melapor melalui saluran pengaduan resmi atau aparat pengawas
D. Menegur atasan di depan seluruh pegawai
E. Ikut menandatangani laporan agar tidak dianggap tidak loyal
Lihat jawaban & pembahasan ▾Sembunyikan ▴
Jawaban: C
- Penggelembungan harga adalah dugaan korupsi, bukan kekeliruan kecil, sehingga perlu dilaporkan.
- Jalur resmi menjaga kerahasiaan pelapor dan memungkinkan pemeriksaan yang sah.
- A berisiko fitnah dan merusak proses pemeriksaan; B dan E membiarkan atau ikut serta; D konfrontatif dan tidak menyelesaikan.
- Jawaban: C.
Jebakan umum soal Integritas
❌Hadiah yang diberikan setelah layanan selesai bukan gratifikasi.
✅Selama berkaitan dengan jabatan, pemberian sebelum, saat, atau sesudah layanan tetap gratifikasi yang wajib ditolak atau dilaporkan.
❌Gratifikasi boleh diterima asal tidak mengubah keputusan.
✅Penerimaan yang berhubungan dengan jabatan wajib ditolak atau dilaporkan, apa pun pengaruhnya terhadap keputusan.
❌Batas lapor gratifikasi adalah 30 hari kalender.
✅Batasnya 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
❌Konflik kepentingan cukup diatasi dengan berjanji bersikap objektif.
✅Konflik kepentingan harus diungkapkan kepada atasan, lalu pejabat yang bersangkutan mundur dari proses keputusan.
❌ASN tidak boleh menggunakan hak pilih agar netral.
✅ASN tetap memiliki hak pilih; yang dilarang adalah keberpihakan dan keterlibatan dalam politik praktis.
❌Semua informasi di instansi pemerintah boleh dibuka kepada siapa pun.
✅UU 14/2008 mengenal informasi yang dikecualikan, misalnya yang membahayakan pertahanan negara atau rahasia pribadi.
❌Pemotongan tunjangan kinerja termasuk hukuman disiplin berat.
✅Pemotongan tunjangan kinerja 25% adalah hukuman disiplin sedang menurut PP 94/2021.
Ringkasan hafalan Integritas
- 1 9 nilai antikorupsi: jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli.
- 2 Nilai inti antikorupsi: jujur, disiplin, tanggung jawab.
- 3 Gratifikasi: pemberian dalam arti luas; dianggap suap bila terkait jabatan dan berlawanan dengan tugas.
- 4 Gratifikasi terlanjur diterima wajib dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja.
- 5 Konflik kepentingan: ungkapkan kepada atasan, lalu mundur dari proses keputusan.
- 6 BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
- 7 PP 94/2021: ringan (teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas), sedang (potong tukin 25%), berat (turun jabatan, bebas jabatan, diberhentikan).
- 8 ASN punya hak pilih, tetapi dilarang menjadi anggota/pengurus parpol dan memihak dalam politik praktis.
- 9 UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik: PPID di tiap badan publik; sengketa ke Komisi Informasi.
- 10 Lapor pelanggaran lewat saluran resmi; perlindungan saksi dan pelapor oleh LPSK.
Latih Integritas sampai refleks
Daftar gratis untuk mengerjakan kuis 5 soal materi ini, drill Integritas dengan pembahasan per soal, dan tryout SKD lengkap dengan simulasi CAT. Soal yang kamu salah otomatis masuk bank kesalahan untuk diulang.
Mulai latihan gratis