Materi Pilar Negara TWK SKD CPNS 2026
Menguasai Pancasila (sejarah perumusan dan nilai tiap sila), UUD 1945 (amandemen, lembaga negara, pasal kunci), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Apa yang diuji
Materi pilar negara mencakup empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah bagian TWK yang paling banyak menuntut hafalan fakta.
| Topik | Yang sering ditanyakan |
|---|---|
| Pancasila | Urutan sidang perumusan, tokoh, perubahan sila pertama, nilai dan pengamalan sila |
| UUD 1945 | Waktu amandemen, hasil amandemen, kewenangan lembaga negara, isi pasal kunci |
| NKRI | Wawasan Nusantara, Deklarasi Djuanda, otonomi daerah |
| Bhinneka Tunggal Ika | Asal semboyan, makna, sikap terhadap keberagaman |
Ingat
Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi, dan sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 menyatakan Pancasila tidak tepat disejajarkan sebagai salah satu “pilar”. Karena itu, keempatnya kini sering disebut juga empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, meskipun istilah “empat pilar” masih dipakai dalam program sosialisasi MPR.
Pancasila: perumusan dan nilai sila
Kronologi perumusan
| Tanggal (1945) | Peristiwa | Catatan |
|---|---|---|
| 29 Mei–1 Juni | Sidang I BPUPKI membahas dasar negara | Ketua BPUPKI: dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Bahan ajar umum mencatat usulan Muh. Yamin (29 Mei), Soepomo (31 Mei), dan Soekarno (1 Juni) |
| 1 Juni | Pidato Soekarno memperkenalkan nama Pancasila | Diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila |
| 22 Juni | Panitia Sembilan menyepakati Piagam Jakarta | Diketuai Soekarno; sila pertama memuat “tujuh kata” |
| 10–17 Juli | Sidang II BPUPKI membahas rancangan UUD | Termasuk bentuk negara dan wilayah |
| 7 Agustus | PPKI dibentuk | Ketua Soekarno, wakil Mohammad Hatta |
| 18 Agustus | PPKI mengesahkan UUD 1945 (dengan Pancasila di Pembukaan) | Tujuh kata dihapus; sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”; Soekarno–Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden |
Anggota Panitia Sembilan: Soekarno, Mohammad Hatta, Muh. Yamin, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, K.H. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso.
Jebakan
Rumusan Pancasila yang sah adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945, bukan rumusan 1 Juni atau Piagam Jakarta.
Nilai tiap sila
| Sila | Nilai pokok | Contoh pengamalan |
|---|---|---|
| 1. Ketuhanan Yang Maha Esa | Ketakwaan, kebebasan beragama, toleransi | Menghormati ibadah pemeluk agama lain, tidak memaksakan agama |
| 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab | Persamaan derajat, HAM, tenggang rasa | Membantu korban bencana tanpa membedakan latar belakang |
| 3. Persatuan Indonesia | Persatuan, cinta tanah air, kepentingan bangsa di atas golongan | Menolak provokasi SARA |
| 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan | Musyawarah, kedaulatan rakyat, tidak memaksakan kehendak | Menerima hasil musyawarah dengan ikhlas |
| 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia | Keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, gotong royong | Tidak boros, menghargai karya orang lain, membayar pajak |
UUD 1945: amandemen, lembaga, dan pasal kunci
Empat kali perubahan
| Perubahan | Tanggal pengesahan | Contoh hasil penting |
|---|---|---|
| Pertama | 19 Oktober 1999 | Pembatasan masa jabatan Presiden (dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan); penguatan DPR |
| Kedua | 18 Agustus 2000 | Bab HAM (Pasal 28A–28J); pemerintahan daerah; wilayah negara (Pasal 25A) |
| Ketiga | 9 November 2001 | Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD; negara hukum; Presiden dipilih langsung; DPD, MK, KY dibentuk |
| Keempat | 10 Agustus 2002 | Penghapusan DPA; anggaran pendidikan minimal 20%; Pasal 33 ayat (4)–(5) |
Kesepakatan dasar perubahan: tidak mengubah Pembukaan, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem presidensial, Penjelasan ditiadakan (hal normatifnya dimasukkan ke pasal), dan perubahan dilakukan dengan cara adendum.
Lembaga negara dan kewenangannya
Setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara; lembaga negara berkedudukan sejajar dengan prinsip saling mengawasi.
| Lembaga | Kewenangan utama |
|---|---|
| MPR | Mengubah dan menetapkan UUD; melantik Presiden dan Wakil Presiden; memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD |
| DPR | Fungsi legislasi, anggaran, pengawasan; hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat |
| DPD | Mengajukan dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat–daerah, pemekaran daerah, sumber daya alam, perimbangan keuangan pusat–daerah |
| Presiden | Kepala negara dan kepala pemerintahan |
| MA | Mengadili pada tingkat kasasi; menguji peraturan di bawah UU terhadap UU |
| MK | Menguji UU terhadap UUD; memutus sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilu; memutus pendapat DPR soal dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden |
| KY | Mengusulkan pengangkatan hakim agung; menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim |
| BPK | Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara |
Rumus
Menguji UU terhadap UUD → MK. Menguji peraturan di bawah UU terhadap UU → MA.
Pasal kunci
| Pasal | Isi pokok |
|---|---|
| 1 ayat (1)–(3) | Negara kesatuan berbentuk republik; kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; Indonesia negara hukum |
| 7 | Masa jabatan Presiden/Wakil Presiden 5 tahun, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan |
| 25A | Negara kepulauan berciri Nusantara; batas dan haknya ditetapkan dengan UU |
| 28A–28J | Hak asasi manusia; Pasal 28I ayat (1) memuat hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; Pasal 28J mengatur kewajiban menghormati HAM orang lain dan pembatasan dengan UU |
| 31 ayat (4) | Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD |
| 33 | Perekonomian sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan; cabang produksi penting dikuasai negara; bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat |
| 37 ayat (5) | Bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan |
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
Wawasan Nusantara dan Deklarasi Djuanda
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Darat, laut, dan udara dipandang sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.
- Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957), dicetuskan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, menyatakan laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia sebagai bagian wilayah Indonesia. Sebelumnya, aturan kolonial membuat laut di antara pulau berstatus perairan bebas.
- Konsep negara kepulauan diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 17 Tahun 1985.
- Tanggal 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara.
Otonomi daerah
Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar pemerintahan daerah; aturan pokoknya kini UU Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah dijalankan dalam bingkai NKRI, bukan federalisme.
| Asas | Arti |
|---|---|
| Desentralisasi | Penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom |
| Dekonsentrasi | Pelimpahan sebagian urusan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal |
| Tugas pembantuan | Penugasan dari pusat kepada daerah, atau dari provinsi kepada kabupaten/kota, untuk melaksanakan sebagian urusan |
Ingat
Enam urusan absolut yang tetap dipegang pusat: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
UUD juga mengakui daerah yang bersifat khusus atau istimewa (Pasal 18B), misalnya Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bhinneka Tunggal Ika
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika (“berbeda-beda tetapi tetap satu”) berasal dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular pada masa Majapahit. Semboyan ini tertulis pada pita yang dicengkeram Garuda Pancasila, lambang negara menurut Pasal 36A UUD 1945.
Maknanya: keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya adalah kekayaan yang dikelola untuk persatuan, bukan diseragamkan. Sikap yang sejalan adalah toleransi, inklusif, saling menghargai, dan tidak memaksakan kehendak.
Strategi menjawab
- Soal kronologi: urutkan 29 Mei → 1 Juni → 22 Juni → 10–17 Juli → 7 Agustus → 17 Agustus → 18 Agustus.
- Soal lembaga negara: hafalkan kata kerja khasnya. MK “menguji UU terhadap UUD”, MA “kasasi”, KY “mengusulkan hakim agung”, BPK “memeriksa keuangan negara”, DPD “otonomi daerah”.
- Soal amandemen: ingat urutan tahun 1999–2000–2001–2002 dan hasil khasnya; amandemen ketiga paling banyak menghasilkan lembaga baru.
- Soal pasal: perhatikan kata kunci, misalnya “negara kepulauan” → 25A, “20% anggaran pendidikan” → 31 ayat (4), “sebesar-besar kemakmuran rakyat” → 33 ayat (3).
- Soal penerapan sila: cari nilai inti kasus (toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan) lalu cocokkan dengan silanya.
Tips
Jika opsi menyebut MPR sebagai “lembaga tertinggi negara” atau Presiden “dipilih MPR”, itu ciri ketentuan sebelum amandemen.
Contoh soal Pilar Negara dan pembahasan
Coba jawab dulu, baru buka pembahasannya.
Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah ….
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. Dewan Perwakilan Rakyat
Lihat jawaban & pembahasan ▾Sembunyikan ▴
Jawaban: B
- Kata kunci: menguji UU terhadap UUD.
- Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU; KY mengusulkan hakim agung; MPR mengubah UUD; DPR membentuk UU bersama Presiden.
- Jawaban: B.
Urutan peristiwa perumusan dasar negara yang benar adalah ….
A. Piagam Jakarta → pidato Soekarno 1 Juni → pengesahan UUD oleh PPKI
B. Pidato Soekarno 1 Juni → Piagam Jakarta → Sidang II BPUPKI → pengesahan UUD oleh PPKI
C. Sidang II BPUPKI → Piagam Jakarta → pidato Soekarno 1 Juni
D. Pembentukan PPKI → Piagam Jakarta → Sidang I BPUPKI
E. Pidato Soekarno 1 Juni → pengesahan UUD oleh PPKI → Piagam Jakarta
Lihat jawaban & pembahasan ▾Sembunyikan ▴
Jawaban: B
- Tempatkan tanggal: pidato Soekarno 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, Sidang II BPUPKI 10–17 Juli, pengesahan oleh PPKI 18 Agustus 1945.
- Urutan yang sesuai hanya opsi B.
- Jawaban: B.
Hasil perubahan UUD 1945 yang terjadi pada amandemen ketiga (2001) adalah ….
A. Pencantuman bab hak asasi manusia
B. Pembatasan masa jabatan Presiden
C. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat
D. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
E. Kewajiban anggaran pendidikan minimal 20%
Lihat jawaban & pembahasan ▾Sembunyikan ▴
Jawaban: C
- Amandemen pertama (1999): pembatasan masa jabatan Presiden (B).
- Amandemen kedua (2000): bab HAM (A).
- Amandemen ketiga (2001): pemilihan Presiden langsung, pembentukan DPD, MK, dan KY (C).
- Amandemen keempat (2002): penghapusan DPA dan anggaran pendidikan 20% (D, E).
- Jawaban: C.
Sebuah pemerintah kabupaten berencana menerbitkan peraturan daerah yang mengatur hubungan diplomatik langsung dengan negara lain dan mencetak alat pembayaran khusus daerah. Penilaian yang tepat terhadap rencana tersebut adalah ….
A. Sah, karena otonomi daerah memberi keleluasaan penuh
B. Sah sebagian, karena hanya urusan moneter yang dilarang
C. Tidak sah, karena politik luar negeri dan moneter termasuk urusan absolut pemerintah pusat
D. Sah bila disetujui DPRD kabupaten
E. Tidak sah, karena hanya provinsi yang boleh mengatur hubungan luar negeri
Lihat jawaban & pembahasan ▾Sembunyikan ▴
Jawaban: C
- Otonomi daerah berjalan dalam bingkai negara kesatuan, bukan kebebasan penuh.
- UU 23/2014 menetapkan enam urusan absolut pusat, di antaranya politik luar negeri dan moneter dan fiskal nasional.
- Maka kedua rencana itu di luar kewenangan daerah. Persetujuan DPRD (D) tidak mengubahnya, dan provinsi pun tidak berwenang (E keliru).
- Jawaban: C.
Jebakan umum soal Pilar Negara
❌Rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan pidato Soekarno 1 Juni 1945.
✅Rumusan yang sah adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945.
❌Setelah amandemen, MPR tetap lembaga tertinggi negara yang memilih Presiden.
✅MPR kini sejajar dengan lembaga lain; Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
❌Mahkamah Agung berwenang menguji undang-undang terhadap UUD.
✅Itu wewenang MK; MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
❌Komisi Yudisial mengangkat hakim agung.
✅KY mengusulkan pengangkatan hakim agung; persetujuan oleh DPR dan penetapan oleh Presiden.
❌Otonomi daerah berarti daerah boleh mengatur semua urusan, termasuk pertahanan dan agama.
✅Enam urusan absolut tetap milik pusat: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama.
❌Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca.
✅Semboyan itu berasal dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular.
❌Pembukaan UUD 1945 ikut diubah dalam amandemen.
✅Kesepakatan dasar amandemen adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
Ringkasan hafalan Pilar Negara
- 1 Sidang I BPUPKI 29 Mei–1 Juni 1945; 1 Juni pidato Soekarno, Hari Lahir Pancasila.
- 2 22 Juni 1945: Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan, diketuai Soekarno.
- 3 18 Agustus 1945: PPKI mengesahkan UUD; sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 4 Amandemen: 19 Okt 1999, 18 Agu 2000, 9 Nov 2001, 10 Agu 2002.
- 5 MK: uji UU terhadap UUD, sengketa lembaga, bubarkan parpol, hasil pemilu, pendapat DPR soal Presiden.
- 6 MA: kasasi, uji peraturan di bawah UU; KY: usulkan hakim agung; BPK: periksa keuangan negara.
- 7 Pasal 25A negara kepulauan; 31 ayat (4) pendidikan 20%; 33 ayat (3) kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
- 8 Pasal 37 ayat (5): bentuk NKRI tidak dapat diubah.
- 9 Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957; UNCLOS 1982 diratifikasi UU 17/1985.
- 10 Urusan absolut pusat: luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter-fiskal nasional, agama.
- 11 Bhinneka Tunggal Ika: Kitab Sutasoma, Mpu Tantular, masa Majapahit.
Latih Pilar Negara sampai refleks
Daftar gratis untuk mengerjakan kuis 5 soal materi ini, drill Pilar Negara dengan pembahasan per soal, dan tryout SKD lengkap dengan simulasi CAT. Soal yang kamu salah otomatis masuk bank kesalahan untuk diulang.
Mulai latihan gratis